Catatan Perut

Lima Hari Sekolah dan Kejahatan Bahasa

Language is power. Bahasa adalah kekuatan. Demikian Bourdieu berkata. Kekuatan bahasa jauh melebihi kekuatan apapun. Bahasa yang bertenaga, kata-kata yang berenergi, ia bisa menghujam, menusuk, dan merobohkan apapun saja, termasuk yang paling kuat sekalipun: ideologi, keyakinan, atau kepercayaan.

Lewat kata-kata peradaban dibangun. Melalui bahasa sebuah kekuasaan bisa dilanggengkan. Soal yang belakangan ini kita bisa melihatnya dalam kasus sebuah rezim yang paling lama berkuasa di Indonesia: Orde Baru. Dari Orde Baru kita bisa belajar bahwa sebuah rezim bisa langgeng dengan cara memainkan kata-kata. Bahasa menjadi instrumen penting dalam melanggengkan kekuasaan.

Di era orde baru tidak ada kenaikan harga, yang ada adalah penyesuaian harga. Di masa orde baru kita tidak mengenal pemakar atau pembangkang pemerintahan yang ditahan atau dipenjara, yang ada adalah mereka semua diamankan. Pun juga demikian kita tidak mengenal gembel, yang ada adalah mereka yang tuna wisma. Tak ada pelacur, yang menjajakan jasa kenikmatan empal brewok itu adalah wanita tuna susila atau pekerja seks komersial. Tak ada orang kere, yang ada adalah mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di sanalah kehebatan bahasa. Ia bisa memanipulasi serta membungkus realitas yang sebenarnya menjadi apapun saja yang diinginkan: plastis lagi karikatural.

Apakah makna penyesuaian harga? Disesuaikan dengan apa? Apakah makna diamankan? Apakah benar mereka yang diamankan itu menjadi aman? Itulah eufimisme. Sejarah menunjukkan eufimisme kerap kali disalahgunakan sebagai alat untuk memanipulasi keadaan. Bahkan Daniel Dekhadie mengatakan bahwa eufimisme bukanlah gejala linguistik, namun gejala kekuasaan. Bahasa merumuskan kekuasaan dan kekuasaan merumuskan bahasa, begitu katanya.

Rezim machiavelian yang memandang kekuasaan bisa diraih dan dilanggengkan dengan cara apapun saja, salah satunya akan memanfaatkan eufimisme ini sebagai instrumen pentingnya. Paduli setan, asal kekuasaan langgeng habis perkara.

Mulanya saya sempat menduga pasca Orde Baru tumbang dan Pak Harto lengser keprabon, eufimisme sudah tidak laku lagi. Rakyat sudah sangat pintar untuk sekedar mengidentifikasi mana “angin surga”, mana “lips service” “abang-abang lambe” dan mana janji yang sejati. Ternyata dugaan saya keliru. Saya ditipu mentah-mentah oleh keadaan. Eufimeisme tetap ada. Tetap sebagaimana biasanya: jahat, bengis, menipulatif.

Setahun yang lalu, saya masih ingat betul sepasca dinobatkan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Efendy langsung mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya hendak meluncurkan program full day school. Sekolah sepanjang hari. Artinya anak-anak harus lebih lama di sekolah. Mulai pagi sampai sore.

Kebijakan itu, kita tahu, langsung menuai protes yang demikian bejibunnya. Banyak kalangan menilai Mendikbud asal ngomong. “Mestinya seorang menteri kalau membuat pernyataan harus berdasarkan pada basis pemikiran yang jelas. Tidak asal bunyi saja,” demikian seorang kawan berseloroh.

Entah mengapa, isu full day school tiba-tiba redup dan hilang ditelan bumi. Tak ada ribut-ribut lagi. Tak ada perdebatan lagi. Saya mengira kebijakan itu tidak akan mungkin dilakukan. Parameternya jelas: penolakan yang demikian dahsyat dari kalangan luas. Kebijakan yang demikian ini jika diteruskan akan membuat citra pemerintahan Jokowi tergilas. Citra? Peduli setan sama citra. Mau menolak bagaimanapun juga zaman seperti sekarang ini rezim mana yang tidak memedulikan citra? Tidur di bandara lah, rapat di kereta lah, atau apalah-apalah yang kesemuanya diunggah di media sosial, apa itu kalau bukan namanya membangun citra? Hasrat riya manusia tertunaikan sejak ada media sosial. Bukankah demikian rumus pokok karakter kita hari ini? Mengaku saja.

Dan belakangan, kita tahu, Mendikbud mengeluarkan Permen. Yang menarik tajuk Permen itu adalah “Hari Sekolah”.

Yang jadi masalah adalah simpang siur sebenarnya apa yang dikehendaki oleh Permen itu. Mendikbud bilang Permen itu merupakan implementasi dari program penguatan karakter sebagai wujud amanat nawa cita dari Pemerintahan Jokowi-JK. Namun masalahnya di dalam Permen itu sama sekali ndak dijelaskan maksud penguatan pendidikan karakter itu yang bagaimana. Alih-alih, yang diatur secara rinci malah soal jam sekolah. Sampai-sampai soal waktu istirahat saja dirinci sedemikian detailnya. Di sinilah letak problemnya.

Naga-naganya Mendikbud sedang mempraktikkan dan membangkitkan mayat-mayat rezim eufimisme kembali. Substansi tetap tentang full day school atau sekolah penuh hari, namun peraturan diberi tajuk Hari Sekolah. Agar publik tidak berpolemik lagi, sebagaimana yang terjadi setahun yang lalu, maka isu yang diuarkan adalah penguatan pendidikan karakter.

Program pemerintah tetaplah program pemerintah. Basisnya adalah kemaslahatan bagi rakyat. Maka sebelum mengeluarkan kebijakan, harusnya didahului dengan penelitian dan juga kajian yang mendalam. Program dan kebijakan pemerintah sama sekali tidak boleh didasarkan oleh pendapat pakar, apalagi asumsi dan spekulasi.

Program pemerintah bukan iklan. Ia tidak boleh dilebih-lebihkan. Harus apa adanya. Jika aturan menyangkut durasi dan lama sekolah, ya omong saja sejujurnya. Tidak perlu dibungkus dengan uborampe penguatan karakter segala. Memangnya ada jaminan jika siswa semakin lama mendekam di sekolah maka karakternya akan berubah?

Eufimisme sampai kapanpun terbukti menjadi instrumen paling laku yang dipakai penguasa untuk “membodohi” dan mengecoh publik. Ia harus dilawan, sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya.

Lima Hari Sekolah dan Kejahatan Bahasa
Click to comment

Komentar

To Top