Celomet

FDS, Jokowi, dan Anak Saya

Berbagai pendapat Full Day School (FDS) membuat timeline dan wall medsos saya cenderung homogen. Umumnya menolak, sangat wajar karena kebanyakan teman saya berlatar nahdliyin. Ketika kakak perempuan saya belajar di Madrasah Diniyah (Madin), saat itu saya duduk di bangku SD, saya hanya ngaji saban bakda maghrib pada ustad kampung. Saya memilih bermain dari siang hingga sore hingga kulit saya, kata ibu, “bau matahari”. Jadi secara personal jelas saya tidak punya kedalaman emosional sebagaimana teman-teman saya yang merasakan nikmatnya pendidikan Madin.

Ide FDS sendiri sebetulnya sederhana, memperpanjang jam belajar di sekolah guna menambah hari libur. Dari enam hari menjadi lima hari sekolah. Dari satu hari libur menjadi dua hari libur. Dengan lebih banyak waktu di sekolah otomatis mengurangi waktu bermain anak, terhindar dari kenakalan remaja, dan pastinya diharapkan anak lebih sedikit membuang waktu untuk hal yang tak berguna.

Orangtua menjadi punya waktu bekerja lebih banyak. Konon tujuannya demikian. Begitu ini berjalan, Madarasah Diniyah, biasanya berlangsung sore hari, bakal tergerus karena anak sudah kecapekan. Ini masih ditambah perdebatan tentang definisi dan cara mempraktekan pendidikan karakter. Kesimpulan tadi berasal dari analisis saya yang awam dan tidak terlalu paham dengan teori-teori dan bermacam sistem pendidikan. Urusan hidup sudah rumit, biarlah orang lain yang mendalami soal ini.

Tulisan ini menyangkut soal Jokowi, presiden kita, yang pada saat Pilpres lalu saya memilih tidur daripada ke TPS. Beliau punya menteri pendidikan dasar, berdasar pengetahuannya, menginginkan konsep FDS diberlakukan melalui peraturan menteri. Jika Jokowi punya pikiran yang sama, go ahead. He is The Boss. Sayangnya, meski Jokowi sudah meminta untuk membatalkan FDS, karena ada penolakan dari masyarakat, tidak juga membuat sang menteri mundur selangkah. Alkisah, Jokowi akan mengeluarkan Perpres. Serumit itukah gaya kepemimpinan dan komunikasi Jokowi?

Sebagai The Boss, Jokowi tinggal panggil menterinya. “Hey kisanak, seumpama engkau tetap paksakan FDS, anda akan saya reshuffle!” Selesai perkara. Atau dengan cara lain, memanggil garantornya. Seumpama garantornya berasal dari PAN dan Muhammadiyah, ajak ngopi kedua pimpinannya agar menteri yang direkomendasi mau mematuhi keinginan Presiden. Masih sulit? Sampaikan kepada kedua pimpinan tadi, “Tolong carikan orang baru sebagai pengganti.” Di atas kertas ini harusnya bisa selesai. Tapi ini bukan di atas kertas, ini bercampur di atas realitas dan halusinasi politik.

Jokowi, bagaimanapun berlatar pengusaha, dalam hal ini kerajinan kayu. Ada pendapat, meski tidak sepenuhnya benar, bahwa karakteristik seseorang itu ditentukan oleh inner circle (baca: keluarga) dan lingkungan di mana ia tumbuh. Segala hal yang terkait dengan kebijakan atau keputusan bangun-membangun, infrastruktur, mesti sangat cepat. Lihatlah hasilnya. Tidak ada yang meragukan bahwa ia cukup berhasil.

Namun, tidak semua hal sempurna. Katakanlah isu ini berkembang menjadi soal tarik-menarik kepentingan terkait pendidikan dasar yang dikelola institusi Muhammadiyah dan NU, Jokowi terkesan membiarkan. Selama tidak bertubrukan langsung dengan dirinya dan perkara bangun-membangun, ia akan sangat lama mengamati. Tentu sikap ini bukan pertama kalinya, lihatlah saat terjadi kisruh antara BG (Polri) dan KPK di awal kepemimpinannya, atau antara DPR dan KPK belakangan ini. Orang bisa jadi akan bingung soal keberpihakan Jokowi terhadap “kebenaran” yang ia yakini.

Saya tidak tahu, apa sesungguhnya yang ada dibenak si Bos dalam soal FDS. Misalnya, jangan-jangan dalam pikiran strategisnya ia ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kok bisa? Orang tua bisa leluasa bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Lalu, dengan memperbanyak hari libur sekolah yang dibarengi dengan libur kerja saat weekend diharapkan terjadi peningkatan konsumsi masyarakat. Terutama di sektor pariwisata, kerajinanan tangan, atau kuliner. Ini mirip dengan pola memperbanyak cuti bersama saat Mega berkuasa. Sektor riil bisa tumbuh. Tapi saya belum yakin si Bos punya pikiran ini. Bisa jadi lebih canggih, hanya belum disampaikan. Mungkin saja.

Dan sialnya, saya yang semula akan memasukan anak-anak saya ke SDN, bukan SDIT, karena pertimbangan jam belajar yang lebih sedikit ikut menjadi bimbang. Kebetulan saya agak dipengaruhi Michael Moore yang memotret sistem pendidikan di Finlandia, negara dengan predikat pendidikan terbaik di dunia, melalui filmya “Where To Invade Next”. Anak-anak maksimal hanya 4 jam mengenyam pelajaran, tanpa PR, dan tanpa ada UN. Rasa-rasanya, anak-anak saya akan sangat bahagia menikmati masa kecilnya. Soal jam tambahan belajar, mereka belum butuh. Toh kelak rencananya mereka bukan lagi menghadapi FDS tapi Total FDS 24 jam di pondok saat memasuki jenjang SMP. Sementara ini, saya belum mampu beli tiket ke Finlandia untuk menyekolahkan anak-anak saya di sekolah dasar di sana. []

*) Celomet ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi omahaksoro.com

FDS, Jokowi, dan Anak Saya
Click to comment

Komentar

To Top