Celomet

Jalur Isu Kebangkitan PKI

Kapan isu PKI akan berakhir? Suatu pertanyaan bagi kaum moderat dalam bepikir dan bagi kaum intoleran pasti akan bertanya dalam benaknya “Rencana apa lagi isu PKI ini tetap bertahan?” Kini tak habisnya konsumer media berita menflashback kejadian G-30S PKI, di mana beberapa kalangan berbeda pendapat dalam menafsirkan G-30S. Sebenarnya isu seperti ini muncul di kala pertarungan di pilpres di tahun 2014 dan makin meruncing pada pilgub DKI. Lagi–lagi PKI-nya bernuansa politik hingga banyak kalangan elit politik, yang entah terjebak dalam rangkulan isu atau ikut berperang penting dalam membesarkan isu tersebut.

Jokowi yang dikenal tidak termakan oleh isu klasik yang mustahil, akhirnya tercerkam pula oleh isu PKI ini. Orang yang meneliti isu tersebut pasti akan beranggapan bahwa kasus seperti ini tidak akan muncul lagi sebagai kelompok ekstrimis. Terpancingnya jokowi itu di karenakan kelompok intoleran hampir menguasai media internet dengan menyebar luasnya gambar Jokowi yang digemblen dengan simbolis kata PKI. Ditambah pula dengan kasus pengepungan gedung YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) di mana polisi mengamankan 22 pelaku provokator anarkis pada saat pegepungan gedung YLBHI.

Setelah kejadian di YLBHI isu PKI ini makin meruncing sampai TNI bergerak cepat untuk pemutaran film di setiap markas kodim di seluruh Indonesia. Belum lagi partai yang masih kontra terhadap kepemerintahan presiden sekarang ikut mendukung dan membantu menyebarluaskan pemutaran Film G30S PKI. Durasi film ini cukup lama dan memakan waktu berjam–jam ditambah kualitas film 3gp. Masih banyak kalangan tak ikut berpartisipasi penayangan film G30S-PKI. Kebanyakan film tersebut tidak sesuai dengan zaman sekarang, terlalu lama dan kebanyakan doktrin, kualitas film tidak sesuai dengan era milneal sekarang.

Isu PKI Jadi Pecah Belah

Presiden Joko Widodo ikut berpendapat sebaiknya film G30S perlu direvisi kembali yang sesuai dengan era milineal sekarang agar rakyat tidak bosan melihatnya. Dari pernyataan presiden inilah membuat reaksi kalangan intoleran bersuara lantang dengan mengatakan “Jokowi ingin mengaburkan sejarah G30S PKI”. Entah presiden kita akan melaksanakan revisi film atau hampir sama dengan kasus pembubaran ormas HTI yang sekarang mandeg di tengah jalan.

Ketidak pastian inilah secara pribadi tidak begitu yakin sepenuhnya revisi film berjalan baik. Di mana oknum TNI telah menyebarluaskan film G30S-PKI model 3GP. Tidak adanya sinkronisasi antara TNI dan presiden terlihat secara kasat mata. Bahkan kalangan yang kurang tajam pisau analisisnya pun akan beranggapan bahwa di tubuh TNI dan pemerintah saling bersebrangan.

Ada empat pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, yang mengundang masyarakat berpikir bahwa Jenderal TNI bersifat Kontroversial;  Pertama,  Saat aksi 212 ini bergulir, Gatot tampak berbeda dengan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Dia tampak mengenakan peci berwarna putih sendiri. Gatot mengaku peci putih merupakan lambang komunikasi. Sebab, peci putih menurutnya seakan berbaur dengan peserta aksi. Kedua, Gatot kembali menepis isu makar yang dilakukan umat Islam. Kali ini, Gatot menyampaikannya saat melakukan safari Ramadan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Di bawah guyuran hujan deras dia juga meminta semua prajuritnya agar di mana pun bertugas untuk selalu bersama dengan ulama. Ketiga, Di September ini, Gatot membuat langkah yang mengejutkan publik. Dia memerintahkan jajarannya dan mengimbau masyarakat untuk menonton film G30S/PKI. Beberapa kalangan menilai, ajakan Gatot ini tak tepat. Sebab, muatan film yang digarap masa Orde Baru itu masih dianggap kontroversial. Keempat, Masih di bulan yang sama, September, beredar pernyataan Panglima TNI terkait adanya instansi yang akan membeli 5.000 senjata. Menurut Gatot, pembelian 5.000 senjata itu ilegal. Kata Gatot di Mabes TNI “Benar 1000 persen itu omongan saya. Tapi saya tidak menyampaikan rilis makanya saya tidak perlu menanggapi,”

Pernyataan gatot tentang pembelian senjata amatlah kontroversial terlalu terang–terangan memperlihatkan ketidaksinkronan antara Menkopolhukam Wiranto dengan TNI Gatot Nurmantyo. Dari pernyataan Gatot dibantah oleh Wiranto, “Yang membeli senjata adalah BIN untuk sekolah intelejen itu dipesan dari Pindad yang jumlahnya bukan 5.000 tetapi 500 unit”. Akar perpecahan pun mulai terlihat di tubuh kepemerintahan Joko Widodo, di mana dari persoalan intoleran agama yang digiring masuk ke isu PKI sampai terbukanya perang urat saraf di tubuh pemerintah.

Penggiringan Isu PKI

Peran di sosial media pun mulai menampakkan sajugan akun –akun sosmed kaum intoleran kepada Jenderal Gatot Nurmantyo karna ikut berperang aktif dalam mensukseskan pemutaran film G30S-PKI. Menurut Asvi Marwan Adam, sejarawan dari LIPI, dari pemahamannya banyaknya adegan G30S yang tidak sesuai dengan karakter tokoh. Soal kebangkitan PKI menurut Asvi tidak akan muncul kembali ke permukaan karena kalau ada kongres PKI pasti akan di tangkap oleh aparat negara.

Harapan masyarakat isu PKI ini kita tidak digiring ke politik 1965, di mana isu PKI sarat nuansa politis kekuasaan. Ditambah pula banyak kalangan yang dituduh sebagai PKI pada waktu itu padahal mereka bukan pelakunya. Apa yang terjadi di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Herlang, para petani mendapatkan bantuan alat pertanian seperti cangkul, sabit, dan perlatan tani lainnya, setiap yang menerima bantuan yang entah di mana sumbernya akan diberikan cap Tallu dalam bahasa daerahnya pada waktu itu atau cap PKI. Dari cap inilah banyak petani dianggap anggota PKI dan pada masa itu belum tahu menahu, jangankan PKI lambangnya pun tidak tahu.

Penggiringan isunya pun akan seperti ini di mana para penyebar isu PKI membuat strategi dengan mendobrak kepemerintahan sekarang dan tuduhan akan bergulir sepenuhnya. Bagi kaum yang secara terang–terangan pro terhadap Joko Widodo demi meruntuhkan strategi kemenangan 2019 Pilpres. Di sisi lain lewat penyebaran kebangkitan isu PKI ini bisa dimanfaatkan, jika Joko Widodo berani menggebuk tokoh intoleran dengan menurunkan popularitas mereka, layaknya aksi 212 kemarin mampu merebut panggung orasi kelompok 212.

Harapan sebagai penulis dengan maraknya isu PKI ini tidak digiring ke pedesaan karna sejatinya penggiringan isu ke pelosok pasti yang jadi korban ada kaum petani. Dan daerah kota pun demikian jika isu juga masif di perkotaan maka yang jadi tumbalnya pasti kaum buruh dan organisasi buruh akan dikucilkan. []

*) Celomet ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi omahaksoro.com

Jalur Isu Kebangkitan PKI
Click to comment

Komentar

To Top