Celomet

Ilmuwan dan Pragmatisme Ilmu

Berkaca pada beberapa kasus yang melibatkan isu kerusakan lingkungan maupun agraria di beberapa waktu terakhir seperti halnya: pembangunan pabrik semen di Rembang, tambang emas di Tumpang Pitu, Banyuwangi hingga yang terakhir adalah pembangunan bandara di Kulon Progo, Yogyakarta, sudah saatnya kita harus mengetengahkan hakikat maupun peran daripada ilmu pengetahuan. Hal tersebut sebagaimana pernah diutarakan oleh Muhammad al-Fayyadl dalam esainya yang berjudul Kultur Pengetahuan yang Berpihak Kepada yang Tertindas, indoprogress.com, (9/10).

Menurutnya, pengetahuan itu bersifat politis. Tak ada pengetahuan, a priori maupun a posteori, teoritis maupun praktis yang tidak politis. Hal ini karena satu alasan: netralitas ilmu adalah ilusi. Ilmu bisa objektif, tetapi ia tidak pernah netral. Lebih lanjut, Fayyadl menyebutkan bahwasannya dalam arti lain, ilmu mesti berpihak, atau mengimplikasikan keberpihakan.

Hal ini relevan dari apa yang pernah digagas oleh Mahbub Djunaidi, salah seorang aktivis gerakan di kurun waktu kurang lebih pada tahun 1950 – 1970 an. Sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Bagdja, Ketua Umum PB PMII 1977 – 1981 dalam Film Dokumenter Mahbub Djunaidi, Omah Aksoro, 2016. menyebutkan bahwasannya selama berproses menjadi bagian dari salah satu organ ekstra parlementer, Mahbub beberapa kali membuat sebuah manifesto. Satu diantaranya dari manifesto yang pernah dibuatnya adalah bahwa ilmu itu bukan untuk ilmu, namun ilmu itu untuk diamalkan.

Ruang Akademik

Senada dengan beberapa pernyataan di atas, kita harus mau bercermin pada ruang-ruang akademik, dalam hal ini satu diantaranya adalah kampus. Karena memang, melalui kampus itu lah banyak lahir akademisi, pengamat, pemikir maupun intelektual dengan berbagai bidang sesuai spesifikasi yang ada. Gugus fungsi ini akan membawa kita pada sebuah pertanyaan: apakah peran kampus sudah mencerminkan hakikatnya sebagai tempat mengembangkan ilmu pegetahuan?

Memang, pada dasarnya, ketakutan yang acap kali dikhawatirkan dari kampus adalah ketika melahirkan banyak lulusan yang tidak memiliki nalar keberpihakan dalam menggunakan ilmunya. Dengan kata lain, banyak lulusan dari kampus yang antipati terhadap keberpihakan ilmu, utamanya adalah kepada mereka orang-orang yang lemah dan tertindas, atau istilah lain dalam hal ini adalah kaum mustadh’afin.

Di sinilah barangkali ujung pangkal lahirnya pragmatisme ilmu. Itu bisa jadi merupakan dampak dari ilmu hanya digunakan untuk ilmu semata, ilmu digunakan untuk kepentingan pribadi, atau lebih-lebih digunakan untuk kepentingan para pemilik modal (capital). Nalar seperti ini sangatlah begitu berbahaya, ketika semenjak awal kampus banyak menggaungkan kepada mahasiswanya akan peran sentral Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tidak mengherankan, ketika hari ini, banyak akademisi yang justru berasal dari kampus-kampus ternama banyak melakukan kesalahan fatal yang berakibat pada pelacuran intelektual. Selain itu, yang lebih menyedihkan lagi adalah ketika animo yang dibangun di dalam ruang kelas dari banyak kampus tidak banyak dibenturkan pada realitas sosial. Upaya bunuh diri kelas jarang sekali dipikirkan oleh sivitas akademik. Dampaknya adalah kampus dan realitas sosial yang terjadi di luar seolah-olah terpisah oleh sebuah benteng yang sangat begitu besar dan kokoh.

Di sisi lain, kecenderungan ruang akademik dalam mencetak lulusan dengan predikat: unggul, tepat waktu, keluar kampus langsung dapat kerja, dan berbagai jenis orientasi kehidupan yang ada, hari-hari ini menjadi sebuah trend yang baru. Ruang kelas nampak begitu membeku, karena tidak ada sebuah dinamisasi dalam mengembangkan pengetahuan yang telah didapat. Isu-isu maupun permasalahan yang notabenenya menyangkut harkat dan martabat orang banyak, kemungkinan besar banyak diabaikan.

Barangkali, pertanyaan-pertanyaan yang bisa membawa kita semua pada sebuah kerangka refleksi, satu diantaranya: berapa banyak mahasiswa jurusan geofisika di dalam sebuah kampus yang menaruh penuh akan keberpihakan di luar ilmu-ilmu yang telah didapat? Konkretnya adalah sejauh mana mereka akan memperhatikan keberpihakan kepada masyarakat di saat mencanangkan sebuah proyek, sebut saja: tambang. Pertanyaan tersebut tentu akan berlaku pada semua aspek kajian keilmuan yang dikembangkan di dalam kampus.

Pengetahuan dan Politik

Peristiwa bersejarah yang pernah terjadi terkait pengetahuan dan politik adalah perdebatan panjang dua ilmuwan terkemuka antara Ernst Mach dan Max Planck di sepanjang tahun 1908 hingga 1913. Kala itu, perdebatan antara keduanya adalah terkait tujuan ilmu pengetahuan pada kebijakan pendidikan dan riset.

Selain ilmuwan, Mach merupakan salah satu anggota parlemen Austria yang berjuang keras melawan nasionalisme fanatis dan kecenderungan klerisisme di Austria. Ia menulis buku-buku ilmiah populer untuk pendidikan publik. Ia percaya bahwa masyarakat berpengetahuan tidak mudah dimanipulasi oleh pengetahuan semu (Karlina Supeli: 2010).

Sedangkan Max Planck lebih giat pada asosiasi lembaga-lembaga ilmiah yang membentuk identitas ilmuwan sebagai kelompok profesional. Dia menyebutkan melalui salah satu bukunya Where Is Science Going? yang kurang lebihnya adalah menuntut ilmuwan agar punya komitmen terhadap rasionalisme sehingga kebal terhadap pengaruh komunitas-komunitas ilmiah.

Ide itu dalam kacamata Mach merupakan sebuah indoktrinasi yang akan mengarahkan ilmu pengetahuan membangun ideologinya sendiri dalam masyarakat, serta menciptakan kelompok elit ilmuwan. Dan benar, pada kenyataannya, perdebatan itu berujung pada keputusan Planck turut serta dalam penandatanganan petisi para intelektual Jerman untuk mendukung militerisme dengan alasan mendukung kebudayaan Jerman.

Mach sendiri menyokong konsep ilmu pengetahuan yang bebas nilai. Berbeda dengan Panck, ia menolak untuk ikut serta perang. Yang menjadi ironi adalah konsep netralitas ilmu yang ia perjuangkan dengan harapan ilmuwan tidak menyalahgunakan ilmu pengetahuan untuk kepentingan politik, justru berakibat sebaliknya. Hal tersebut dapat dilihat ketika di masa Perang Dunia II banyak ilmuwan yang terlibat dalam proyek menghasilkan bom atom.

Di sini, bom atom itu merupakan contoh bagi apa yang bisa terjadi saat ilmuwan memutuskan untuk bersekutu dengan kekuasaan dan menemukan resep untuk bertindak. Sarana “Mach” pada kenyataananya justru malah menghasilkan senjata pemusnah massal yang dalam sekejap menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Sarana inilah, yang sedari awal dikhawatirkan oleh Planck.

Hematnya, dalam hal ini, pemahaman akan ilmu pengetahuan dan politik harus didasarkan maupun menempatkan sebuah keberpihakan bagi masyarakat, terkhusus adalah kalangan mustadh’afin. Selain itu, ilmu pengetahuan dan pemahaman politik itu sendiri harus diprioritaskan juga pada harkat, martabat serta kepentingan orang banyak. Lebih banyak memperhatikan manfaat, dan mengurangi hal-hal yang memunculkan kerugian.

Ruang akademik harus segera mungkin membongkar maupun merobohkan benteng individualitas yang acap kali abai akan sebuah keberpihakan kepada yang tertindas. Ruang akademik harus menghindari kegiatan-kegiatan ilmiah yang berujung pada sebuah tindakan pelacuran intelektual. Ruang akademik harus kembali berbicara teori di ruang kelas dengan menyelaraskan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Toh, tidak bisa disalahkan, melalui buku yang berjudul My Brief History, Stephen Hawking mewanti-wanti kepada para ilmuwan di dalam mengamalkan maupun mentransformasikan sebuah ilmu pengetahuan. Dia berucap bahwasannya ada yang pernah bilang, ilmuwan dan pelacur dibayar untuk melakukan apa yang mereka sukai. []

*) Celomet ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi omahaksoro.com

Ilmuwan dan Pragmatisme Ilmu
Click to comment

Komentar

To Top