Catatan Perut

Persoalan Pilih Memilih

Segala sesuatu adalah soal pikiran, begitulah dikatakan oleh pemikir Tony Buzan (2006). Ia menggambarkan bahwa tegaknya kehidupan tidak lain serta tidak bukan diawali dari tegaknya pikiran yang tentu saja di kemudian hari akan menjelma produk pemikiran yang brilian dan menjadi solusi bagi aneka problematika kehidupan.

Apa yang dinarasikan oleh Tony Buzan di atas nampaknya hari ini harus kita pelajari dengan sungguh-sungguh untuk konteks Indonesia dewasa ini. Di kehidupan ini, dalam konteks berbangsa dan bernegara ini, betapa banyak produk-produk kebijakan serta regulasai yang tidak dialasi oleh pola pikir yang baik sehingga produknya pun cenderung tidak solutif bagi kehidupan bahkan sangat jauh panggang dari api.

Kita semua mafhum bahwa politik sebagaimana digambarkan oleh khalifah Umar Abdul Aziz adalah jalan yang suci sebagai sarana memperjuangkan impian-impian rakyat. Namun, kita semua juga mafhum bahwa di negeri ini politik menjadi sedemikian minor maknanya. Politik bagi kita, terutama bagi kalangan menengah ke bawah adalah akal-akalan pemimpin untuk memperoleh legitimasi kekuasaan.

Tentu kita tidak menafikan masih ada beberapa pihak yang berpegang teguh mendudukkan politik sebagai sarana suci sebuah perjuangan sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz di atas. Akan tetapi jika kita petakan suara-suara “suci” tersebut kita hanya kan mendapatkan fakta bahwa suara “suci” hanyalah bersumber dari mereka yang bisa dideteksi dengan hitungan jari.

Pola pikir yang ruwet dan sesat secara langsung akan berdampak pada sesatnya tindakan. Demikian juga penalaran yang tidak sahih akan berujung pada kelahiran sampah-sampah kebijakan yang semakin memperparah stabilitas kehidupan.

Hari ini, mungkin juga dari dulu adanya, kita menyaksikan betapa banyak kesalahan kolektif kita dalam memaknai pemilihan umum. Asumsi kita ketika mendengar kata pemilu langsung digiring ke suatu kesimpulan semiosis bahwa pemilihan umum adalah pesta demokrasi di mana partisipasi rakyat sangat dibutuhkan demi tercapainya stabilitas negara. Artinya, kita secara tidak langsung digiring kepada sebuah kesimpulan bahwa tidak ada pilihan lain selain memilih para kandidat wakil rakyat jika tidak ingin negara ini hancur kemudian hari.

Penggiringan opini semacam itu betapapun tanpa kita sadari memberi sumbangan besar bagi kita, terutama bagi kalangan menengah ke bawah untuk tidak secara jernih lebih dulu bertanya secara filosofis sebelum dilaksakannya pemilu tersebut. Pertanyaan itu misalnya dari yang paling mendasar apakah cara memilih kita yang selama ini sudah berulang kali kita praktikkan dalam pelihan umum ini sudah benar?.

Pertanyaan mendasaar soal tata cara pemilihan umum ini adalah tahapan paling dasar sebelum kita benar-benar melangsungkan pemilu yang sebenarnya. Mengapa? Betapapun kalaulah semisal apa yag kita pilih hari ini salah, minimal pilihan kita itu hasil dari cara memilih yang benar. Hal ini berbeda jauh jikalau pada tahap cara memilih saja kita salah maka tentu sebaik apapun pilihan kita pasti hal itu tak ada gunanya karena dipilih dengan cara yang salah dan tidak tepat.

Caleg-caleg yang foto wajahnya disodorkan di dalam kertas pemilu apakah benar kita mengetahui track record-nya? Apa benar kita mafhum rekam jejaknya? Apakah benar kita mengerti orientasi perjuangan politiknya? Ideologinya? Seluk beluk kehidupan kesehariannya?.

Partai politik hari ini, juga KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak pernah dengan serius membeberkan dengan gamblang bagaimana seorang caleg direkrut. Sehingga rakyat kabur dan sering salah identifikasi terhadap tokoh-tokoh yang fotonya berada di kertas suara tersebut. Ibarat sebuah makanan, parpol dan KPU hari ini adalah pemasok-pemasok makanan yang tidak jelas statusnya. Apakah makanan tersebut bergizi ataukah sebaliknya ia malah beracun?.

Dus, cara memilih adalah hal utama yang harus dibenahi dalam dunia perpolitikan kita hari ini. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan pemimpin yang benar jika kita pada tahap cara pemilihan saja kita sudah keliru?.

Sesungguhnya, baik pilihan langsung atau tidak, rakyat di negeri ini secara hakiki tidak mempunyai kedaulatan untuk memilih. Yang dimaksud sebagai kedaulatan untuk memilih adalah rakyat benar benar memilih yang ia pilih tanpa harus melalui mekanisme memilih calon pemimpin yang dipilihkan oleh partai politik. Itulah sejatinya kedaulatan memilih.

Persolannya kemudian apa yang dipahami serta digaungkan dan simpulkan sebagai kedaulatan politik serta konstitusional rakyat hanyalah sebatas apa yang dikatakan oleh W.S. Rendra sebagai “kedaulatan semu”. Kedaulatan semu adalah kedaulatan yang hanya sebatas menjadikan rakyat seolah-olah subjek utama dalam penyelenggaraan negara.

Sampai pada tahap ini, sebelum berdebat mengenai pilihan langsung atau tidak, alangkah baiknya jika kita bertanya terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hak pilih? Benarkah kita memilih atau jangan-jangan kita dipaksa untuk memilih pilihan yang sudah ditentukan? Apakah kita benar-benar merdeka untuk memilih? Atau bagaiamana dan seperti apa? []

Persoalan Pilih Memilih
Click to comment

Komentar

To Top