Celomet

Hukum yang Memanusiakan Manusia

Pengacara kawakan, dan juga negarawan Romawi, Marcus Tullius Cicero, dikisaran 80 tahun SM, pernah melontarkan jargon yang  kemudian sering dikutip dan dijadikan modal awal bagi pegiat hukum, perihal ubi societas ibi ius atau baginya (Cicero) dimana ada masyakat di situ terdapatlah hukum. Cicero menilai, hukum adalah konsekuensi dari kompleksitas kehidupan masyarakat yang apabila tidak pernah ada masyarakat maka tidak pernah ada hukum.

Narasi purba milik Cicero itu kemudian dilengkapi oleh filsuf paling berbahaya di dunia barat, Slavoj Zizek. Zizek dalam wawancaranya bersama Channel 4 News pernah mengatakan bahwa “In every society there is a whole network of unwritten rules, how politics works, and how you build consensus”. Masyarakat, menurut Zizek, dengan ketidakseragamnya itu memiliki jaringan masing-masing yang memungkinkan adanya peraturan tidak tertulis. Dari peraturan yang tidak tertulis tersebut kemudian politik muncul dan bekerja. Pada titik itulah, upaya-upaya membangun konsensus terjadi antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Jika Cicero memandang masyarakat an sinch tanpa “tedeng aling-aling” sebagai wacana lahirnya hukum, Zizek menelisik lebih jauh dari segi jaringan tidak tertulis (bisa budaya, keadaan sosial, atau pun pengaruh lainnya). Jadi, hemat pikiran Zizek, hukum lahir tidak mungkin tidak pasti dipengaruhi terlebih dahulu oleh faktor dialektis. Foktor dialektis tersebut kemudian disusupi tindakan politik hingga munculnya kesepakatan awal pra-hukum, yakni konsensus.

HUKUM SEBAGAI PERINTAH PENGUASA

Kedua filsuf beda era tersebut, meskipun telah cemerlang, belum bisa menjelaskan secara rigid apa yang dimaksud oleh hukum itu sendiri. Keduanya hanya menilai dari sisi lahir, dari sisi adanya hak dan kewajiban, serta dari yang harus dan tak harus. Sedangkan hukum, untuk mengatur kehidupan yang luas, tentulah butuh kuasa. Meskipun secara perdata (KUHPerdata Pasal 1313) Pasal 1313 perjanjian antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih disebut sebagai timbulnya hukum, akan tetapi hukum dalam konteksnya yang lebih luas tidak bisa dinilai sama. Toh, pasal 1313 itu tidak bisa diakui sah apabila tidak memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdata soal kesepakatan, kecakapan, objek, dan kausa yang halal/legal.

Adalah Austin yang kemudian memberikan kita pencerahan mengenai arti daripada hukum itu sendiri. Austin menilai bahwa kita tidak bisa mengetahui bagaimana hukum bekerja tanpa melibatkan konsep ajaran tentang law as command of sovereign atau hukum sebagai perintah penguasa. Ajaran Austin ini membagi hukum dalam empat definisi yang harus dipenuhi (1) Perintah (commands), (2) Dari penguasa yang berdaulat (sovereign), (3) Pada pihak-pihak yang biasa menaati (habit of obedience), (4) Disediakan sanksi bagi yang tidak taat (sanction). Konsepsi Austin inilah yang kemudian dirasa relevan dengan trias politica dimana perintah penguasa untuk pembuatan tersebut ditumpukan pada bagian legislatif.

KEKAKUAN HUKUM

Akan tetapi akhir-akhir ini hukum seringkali menjadi senjata justeru untuk meninggalkan luka perih ketidakadilan, atau dalam istilah Satjipto Rahardjo “hukum yang laksana pisau terbalik, tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas”. Hukum seolah-olah jauh dengan hati nurani masyarakat. Para ahli hukum menilai keadaan hukum yang seperti ini  banyak disumbangkan oleh era pencerahan (cogito ergo sum) yang memengaruhi pula pola pikir para penegak hukum. Kegagalan mengeja teks dan meramunya dalam keadaan yang faktual membuat hukum seolah-olah ditafsirkan sebatas undang-undang. Undang-undanglah penuntun tak terbantahkan dan bisa menjadi pembuktian yang diterima akal, sementara filosofi ataupun sosiologi sifatnya hanya subjektif. Hukum, yang semestinya hidup dalam danau keadilan, kemudian justeru dipenjara/tersandera pada kekakuan pasal-pasal.

Guba dan Lincoln memasukan pikiran kaku penegak hukum tersebut pada ranah paradigma positifis. Pandangan positifis tersebutlah yang membawa jurang pemisah antara masyarakat dan hukum itu sendiri. Seolah-olah teks yang dibuat oleh penguasa (baca:undang-undang) itu baku dan dibaca harus seperti itu tanpa memperhatikan kontruksi peristiwa. Akibatnya tidak jarang muncul pemahaman jika seorang yang mencuri kakao itu nilainya sama dengan begal yang kebetulan tertangkap mencuri motor, karena pasal yang digunakan serupa, serta bunyi atas hukumannya pun sejenis.

SARANA MEMANUSIAKAN MANUSIA

Sejatinya, jika kita merujuk pada sejarah dan unsur-unsur terjadinya hukum, keberadaan hukum itu untuk melayani masyarkat (where law exists, it exists only to serve the society). Oleh karenanya, hukum kemudian menjadi suatu sarana utama yang benar-benar untuk masyarakat. Sehingga dengan begitu muncul diktum selanjutnya lex iniusta non est lex (hukum yang tidak adil tidak bisa disebut sebagai hukum). Argumentasi hukum seperti inilah yang seharusnya dimiliki oleh penegak hukum saat ini. Argumentasi ini juga sekaligus menggugurkan tesis kaum positifis yang mengatakan bahwa hukum dan moral merupakan domain yang berbeda.

Keberanian untuk mengambil posisi dalam memutuskan hukum ini perlu pula dimiliki oleh penegak hukum di Indonesia. Meskipun sistem hukum civil law membuat penegak hukum di Indonesia harus patuh pada Undang-Undang, akan tetapi secara moral penegak hukum Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa di dalam Pasal 5 Undang-Undang tersebut dikatakan demi mewujudkan rasa keadilan masyarakat maka hakim (penegak hukum) wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. []

*) Celomet ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi omahaksoro.com

Hukum yang Memanusiakan Manusia
Click to comment

Komentar

To Top